MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

King Sulaiman

Abstract


Abstract : This research aims to find out and explain juridical issues about the model used in the formation of regional laws based on Law Number 23 of 2014 and the inhibiting factors of public participation. The ideal alternative model for the preparation of future Regional Regulations. The research method is in the form of normative legal research (legal research) which originates from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Statute approach dan conceptual approach. In this study using descriptive-qualitative analysis. Research comes to the conclusion that the 2014 Law Number 23 Year has guaranteed the space for public participation, but the participation model has not been comprehensively regulated. There are various factors inhibiting public participation, such as the political will of policy makers (DPRD and Regional Government), and the attitudes of the public and the media. Finally, a low regulatory factor and a bureaucratic culture that does not provide sufficient space for public participation in the formation of regional regulations. In the future there must be ideal participation models in regional regulations that are clearly regulated in formal regulations, including: First, the public must be actively involved in every stage of the formation of regional regulations. Second, establish permanent cooperation with the formation of regional regulations (DPRD and local government) in providing input on material that will be regulated in the regulations.

Keywords


Keywords : Public Participation, Formation of Regional Regulations.

Full Text:

PDF

References


Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimly Ashiddiqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta

--------------- , 2006, Perihal Undang-Undang, Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta,.

Alexander Abe, 2005, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan, Yogyakarta.

Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 2000, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Edi Soeharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfa Beta, Bandung.

Hestu Cipto B. Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia; Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia, Universitas Atmaja Jaya, Yogyakarta.

Irfan Fachruddin, 2004, Pengawsan Peradilan Admnistrasi Terhaap Tindakan Pemerintahan, Alumni, Bandung.

Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia (Makna, kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI), Kerjasama Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta.

King Faisal Sulaiman, 2014, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

------------------- , 2015, Menggugat Produk Hukum MPR Pasca Amandemen UUD 1945, UII Press, Yogyakarta.

-------------------- , 2017, Ketika Hukum Tak Lagi Panglima; Sengkarut Problematika Wajah Hukum Indonesia, Kaukaba Press, Yogyakarta.

-------------------- , 2017, Teori dan Hukum Konstitusi, Nusa Media, Bandung.

-------------------- , 2017, Politik Hukum Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta.

--------------------- , 2017, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

--------------------- , 2017, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media, Yogyakarta.

Lawrance M. Friedman, 1975, The Legal System: Social Science Perspective, Russel Sage, New York.

Maria Farida Soeprapto Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan 1. Kanisius, Yogyakarta.

------------------------------ , 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.

Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakrta.

Muhammad Syaifuddin, dkk, 2009, Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah, Tunggal Mandir Publishing, Malang.

Na'a Suprina, I Gde Pantja Astawa, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan di Indonesia, Alumni, Bandung.

Reny Rawasita, et.al., 2009, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa, Jakarta.

Rival G. Ahmad, dkk, 2003, Dari Parlemen ke Ruang Publik : Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi ke 2 Tahun 2003, PSHK, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

------------------- , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1999, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sj, Adolf, Heiken, 1992, Kamus Jerman-Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sirajudin, dkk, 2003, Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang.

Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009, Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Wojowasito, S., 1985, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke II.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke III.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke IV.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Jurnal, Surat Kabar dan Publikasi Ilmiah

Achmad Mulyanto, 2013, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yustisia 85, Edisi Januari-April.

Aris Diyanto, Tesis, 2016, Model Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Partisipatif, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Iza Rumesten RS, Relevansi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif, No. 44 Tahun XVI Januari 2011, Jurnal Simbur Cahaya.

----------------- , Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, tulisan ilmiah, tanpa tahun, diakses di google tertanggal 21 November 2017.

Jutta Limbach, The Concept of the Supremacy of the Constitution, dalam “The Modern Law Review”, Vol. 64, No. 1, Januari 2001.




DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v17i2.124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats