PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT NARKOTIKA

Mita Dwijayanti

Abstract


Abstract: Diversion means the diversion of crime problems from legal process to being outside the legal process. The issues raised in this paper are the Arrangement of the Diversion of Children Involved in Narcotics Crime; and how the judge decides against children who are dealing with the law in the order to save the best interests of the child. In its implementation, although this diversion is applicable to save children and the judicial process but not fully implemented because of  Law No. 11 Year 2012 have the terms and conditions of the Diversion, one of which is the assumption of children who commit a narcotic crime is not allowed to complete Diversion, children in conflict with the law can damage the public system, public issues as a result of the child's mischief, a children facing the law should enter the Penal Institution.

Keywords


Keywords: Diversi, Juvenile Justice, Narcotics.

Full Text:

PDF

References


Apong, Helina, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, UNICEF, 2003.

Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dewi, DS dan Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia,Indie Pre Publishing, Depok, 2011.

Hadisuprapto, Paulus, “Juvenile Delinquency”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia. cet, 2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Soetodjo, Wagiati, “Hukum Pidana Anak”, PT.Refika Aditama, Bandung,2006.

Jurnal hukum:

Ance, Meldy Almendo, Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 31, April 2016.

Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat, Jurnal Hukum UNPAD Vol. 5 No. 1, 2015.

Greg Mantle, Restorative Justice and The Three Individual of Crimes, International Journal of Criminology, 2005.

Karim, Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga,Volume 31 No. 3, September 2016.

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.




DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v17i2.125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats